Gamangnya Makna Pemerintah

29 Agustus 2009 at 2:33 pm 1 komentar

Sering saya dengar kritik ataupun masukan yang ditujukan kepada pemerintah. Misalnya seringkali dilontarkan usulan agar perbaikan jalan sepanjang pantura tidak dilakukan menjelang lebaran. Tetapi nyatanya, seperti istilah anjing menggonggong kafilah berlalu, kejadian perbaikan menjelang lebaran tetap saja berlangsung. Apa mungkin tidak ada pihak yang merasa sebagai pemerintah. Yang mendengar bukan yang melaksanakan, yang melaksanakan bukan yang mendengar.

Umumnya yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden beserta jajaran kabinetnya. Dan semua gerbong pembantu-pembantunya termasuk PNS adalah bagian integral dari pemerintahan. Karenanya mereka melakukan aksinya atas nama pemerintah. Itu artinya jajaran pemerintah yang melakukan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan cukup banyak, karena juga termasuk TNI, Polri dan PNS.


Bisa jadi pemerintah yang banyak sebenarnya tidaklah banyak. Masukan bisa saja tinggal masukan, belum tentu mereka ingin mendengar atau menganggap masukan itu memang untuk mereka. Itu yang perlu dipertanyakan. Ada banyak lembaga pemerintahan, yang mungkin tersekat. Pihak luar yang merasa sebagai rakyat, yang merasa bukan sebagai pemerintah, mengira ada problem koordinasi. Padahal berbagai pihak sudah menyampaikan lewat berbagai media, bagaimana mungkin kurang koordinasi. Ataukah memang penggunaan istilah ‘Pemerintah’ itu sendiri yang gamang?

Proses kemerdekaan dan kesadaran berbangsa

Jauh sebelum Indonesia merdeka, kesadaran berkebangsaan Indonesia sudah terbentuk. Para pemuda dari berbagai suku dan golongan mendeklarasikan sumpah pemuda tahun 1928. Sejak itu kesadaran berkebangsaan Indonesia semakin menguat. Mengantarkan pada kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Jumlah orang dan kelompok yang terlibat dan merasa ikut memerdekakan Indonesia sangatlah banyak. Tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menguasai Indonesia atas namanya. Dengan demikian proses kemerdekaan Indonesia tidak bisa diklaim sebagai proses perjuangan dari sekelompok orang saja. Karena kesadaran kebangsaan yang mengantarkan pada kemerdekaan ini adalah milik sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka meneriakkan merdeka begitu proklamasi kemerdekaan diumumkan.

Hal ini berbeda dengan proses kemerdekaan yang terjadi dengan sebagian negara tetangga kita. Sebut saja Malaysia dan Singapore, sebagai mana disampaikan oleh Koes Pratomo Wongsoyudo dalam tulisan “SEMANGAT KEBANGSAAN”. Proses kemerdekaan Singapore dan Malaysia seperti proses peralihan administratif saja. Tidak mengherankan jika penguasa administratif yang diberikan mandat oleh penjajah waktu itu, memiliki alasan untuk memiliki Negara. Yang terjadi dengan Malaysia adalah sultan-sultan memiliki posisi sangat kuat. Merekalah secara defacto penguasa atas Negara diraja Malaysia. Begitupun dengan Singapore, penerima mandat administratif secara defacto menjadi pemilik negara Singapore.

Namun apakah rakyat Indononesia saat itu menyadari akan arti kedaulatannya. Selain memekikkan kata merdeka, tidak ada keterlibatan rakyat banyak dalam pembentukan semua proses administratif  Negara Indonesia waktu itu.  Semua dipersiapkan oleh mereka yang kita kenal dengan para pendiri Negara Indonesia. Nampaknya proses pembentukan Negara Indonesia pun tak lepas dari kecanggungan. Rakyat yang berjuta-juta tidak punya kedaulatan, akan kearah manakah mereka menuju saat perangkat hukum Negara ditentukan. Semua diserahkan kepada pendiri Negara Indonesia, yang untungnya karena banyaknya tidak memungkinkan kekuasaan absolut bagai raja.

Namun kegamangan itu pulalah yang membawa pada pengangkatan Soekarno sebagai penguasa seumur hidup oleh MPR. Pun demikian dengan Soeharto yang tanpa diucapkan secara formal, diangkat juga menjadi penguasa seumur hidup. Meskipun kekuasaan keduanya berakhir sebelum masa hidup mereka berakhir. Ini menunjukkan kegamangan itu berusaha untuk menomor duakan pemilik Negara Indonesia yang sebenarnya. Seluruh rakyat Indonesia.

Penggunaan kata pemerintah :

Sejak kita masih kecil, ketika belajar bahasa Indonesia, kita mengenal kata perintah. Kata perintah terlanjur masuk kebenak kita sejak masih kecil. Kata ini diasosiasikan dengan seseorang yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Pak Guru memerintahkan agar menghapus papan tulis misalnya. Itu hal lumrah yang bisa kita dengar soal kata perintah. Kata ini terlanjur melekat dalam benak setiap rakyat Indonesia, sebagai kata untuk menyuruh yang lebih tegas.

Dalam bahasa inggris, kata perintah ini dikenal sepadan dengan command. Adalah kata suruhan yang jelas dan lebih tegas. Makanya tidak mengherankan ketika kata commander digunakan dijajaran kemiliteran. Karena dalam kemiliteran ada rantai yang jelas, garis yang tegas, perintah mengalir dari atas sampai prajurit. Tidak boleh mbalelo, apalagi saat terjadi perang. Maka tentara menggunakan kata komando untuk rantai perintah. Sedikit mengherankan memang, kenapa kata pemerintah tidak dikaitkan sama sekali dengan perwira tentara atau polisi.

Mungkin ini berkaitan dengan kegamangan yang juga terlanjur mengasosiasikan kata pemerintah dengan tata kelola Negara. Saat negara Indonesia merdeka, lepas dari penjajah. Benak pendahulu kita tidak bisa melupakan bagaimana pola pengelolaan negeri oleh penjajah. Mereka memerintah kita rakyat terjajah. Rakyatpun tunduk patuh, tak berani melawan, mengerjakan apa yang penjajah mau. Dibuatlah Undang-undang yang memerintahkan kita semua agar mencapai visi yang ditulis dalam pembukaan UUD 1945. Sayangnya mereka yang mesti mengelola negara juga diberi label sebagai pemerintah. Sesuatu yang mungkin secara tidak sengaja, karena seperti itulah cara penjajah mengelola negara, yang memerintahkan agar rakyat patuh dan tunduk saja.

Pergeseran makna pemerintah:

Dalam kesadaran berbangsa, pemilik sebenarnya dari Negara Indonesia adalah rakya Indonesia keseluruhan. Maka wajar jika rakyat memerintahkan, meskipun awalnya secara gamang melalui UUD 45, pada pengelola negara untuk mengelola negara dengan benar. Karenanya sebagai negara Republik, yang mengembalikan keinginan kepada publik, yang bisa disebut sebagai pemerintah sebenarnya adalah rakyat secara keseluruhan. Dan pelaksana pemerintahan mestinya adalah lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Tetapi kemudian makna ini bergeser, pada pemilik kekuasaan yang nampak saja. Yaitu lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Sebagian beralasan bahwa presiden disebut pemerintah karena ia bertugas memerintahkan para pembantunya untuk melayani rakyat agar semua hak rakyat terpenuhi. Bagaimana dengan pejabat yang lain? Belum tentu mereka berpendapat tegas bahwa pembantu-pembantu presiden adalah pemerintah. Menteri mungkin, karena dia memerintahkan bawahannya untuk melayani rakyat. Tetapi PNS, Polri, dan TNI di strata terbawah apakah mereka memerintahkan rakyat untuk melayani rakyat sendiri, itu yang mesti kita pertanyakan. Agar penggunaan kata pemerintah konsisten terhadapat alasan yang disampaikan.

Melalui pendidikan, kata pemerintah mulai diperkenalkan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu wakil presiden dan jajaran kabinetnya. Tetapi pengenalan ini tidaklah menghapus makna perintah dalam benak setiap anak yang sudah mengenal kata perintah terlebih dahulu. Pemerintah kemudian identik dengan penguasa yang ‘sebenarnya’. Sementara wakil rakyat menjadi kehilangan makna kekuasaannya, karena meraka bukanlah lembaga pemerintahan.

Pemegang Mandat Kekuasaan :

Jika kita simak dalam bagan organisasi lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 nampak padanan dengan trias politica yang diperluas. Pemegang mandat kekuasaan rakyat yang diwakili oleh MPR adalah BPK, DPR, Presiden, DPA dan MA. Lembaga-lembaga ini secara bersama-sama sebenarnya merupakan pemerintah, jika sekiranya pemerintah identik dengan pemegang mandat kekuasaan rakyat.

Sebagai pemerintah dalam arti yang sebenarnya, tentu saja lembaga eksekutif tidak bisa dikatakan sebagai pemerintah. Karena untuk memerintah dia mesti menuliskan perintahnya dalam Undang-undang yang mesti disetujui oleh DPR. Dan dalam penggunaan dana mesti diawasi oleh BPK. Dus ia tidak bisa disebut sebagai pemerintah sebagai arti yang melekat pada kata memerintah.  Lebih tepatnya pemerintahan seharusnya adalah keseluruhan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

organisasi pemerintahan di Indonesia

Bagan organisasi lembaga tinggi negara menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 Amandemen, organisasi lembaga tinggi negara adalah sebabagi berikut :

bagan lembaga tinggi negara

Bagan organisasi lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 amandemen

Pemegang mandat kekuasaan  adalah DPR+DPD, Presiden & Wakil Presiden, BPK, MK&MK dan KY & KPU.  Lembaga-lembaga inilah yang secara bersama-sama merupakan pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Jika sekiranya pemerintah identik dengan pemegang mandat kekuasaan rakyat.

Dewasa ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang artinya kepala daerah mendapat mandat lansung dari rakyat. Gubernur mendapat mandat lansung dari rakyat. Sebagai mana presiden untuk skala nasional, gubernur untuk skala provinsi. Karenanya kekuasaan Gubernur tidak bisa dicabut lagi oleh presiden ataupun kabinetnya. Begitu juga dengan Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.  Bupati menerima mandat langsung untuk memerintah . Garis perintah dari Presiden kepada Gubernur dan Bupati tidaklah setegas sebelum amandemen UUD 1945.

Lembaga Eksekutif adalah Pengelola Negara

Makna perintah yang dikaitkan dengan lembaga Eksekutif lebih akan pas sebagai makna Tata Kelola. Lembaga eksekutif bersama-sama lembaga tinggi lainnya secara bersama-sama merupakan pemegang mandat kekusaan rakyat. Lembaga eksekutif adalah pelaksana penatakelolaan negara. Lebih singkatnya adalah Pengelola Negara.

Dengan pergeseran makna pemerintahan menjadi pengelolaan khusus untuk lembaga Eksekutif, maka jalannya pengelolaan negara sesuai visi yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 akan dilaksanakan tanpa gamang. Atau jika memungkinkan, kita gunakan saja kata Pengelola Negara sebagai ganti kata Pemerintah.

Salam,

-yohan-

Entry filed under: pengelolaan. Tags: , , , , .

IAE-ITB Memberi santunan kepada Anak Yatim Piatu Sharing Alokasi Frekuensi 3.5 GHz di Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Agustus 2009
S S R K J S M
« Sep   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: